nusakini.com--Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memberikan materi sambutandalam apel danrem dan dandim se-Indoneia di Pusat Pendidikan Teritorial Angkatan Darat (Pusterad) Bandung, Selasa (15/11). Dalam kegiatan itu, ia meminta semua pihak termasuk TNI ikut mencermati dan melakukan deteksi dini terhadap gelagat perkembangan dinamika daerah. 

Apel Danrem - Dandim terpusat tahun 2016 dengan tema ‘Meningkatkan Pembinaan Teritorial sebagai Fungsi Utama TNI Angkatan Darat. Mendagri juga meminta adanya kerjasama yang baik dalam upaya membangun tata kelola pemerintahan antara pusat dan daerah guna memperkuat otonomi daerah yang efektif dan serta taat pada hukum dan aturan. 

“Pemerintah daerah ini bukan hanya kepala daerah beserta SKPDnya. Namun di dalamnya juga ada TNI beserta ketiga matranya , begitu juga kepolisian dan kejaksaaan,” kata Tjahjo. 

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai poros pemerintahan mulai Presiden sampai kepala desa maupun kelurahan hubungannya tegak lurus. Menurut dia, saat ini tidak ada masalah di tingkat pemerintahan. Misal terkait kordinasi pusat ke daerah, kata dia masih dalam satu komando. Kondisi ini sampai sekarang masih berjalan dengan baik. 

• Presiden Prabowo Sikapi Bijak Usulan Forum Purnawirawan Prajurit TNI, Prioritaskan Harmonisasi Bangsa
• Wamentan Sudaryono: TNI Berperan Besar Wujudkan Swasembada Pangan
• Tingkatkan Produktivitas Pangan di Sumsel, TNI-Pemprov Tanda Tangan MoU Opla Rawa
• Mentan Amran, Menteri PU dan TNI AD Kompak Perkuat Kolaborasi Percepat Swasembada Pangan
• Duet Anak Serka dan Anak Serma Gerak Cepat Wujudkan Swasembada Pangan

Dalam sambutan tersebut, Mendagri Tjahjo juga meminta panglima TNI untuk memantapkan dan menata dengan baik posisi komandan Kodim di daerah. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan dan mendukung hubungan tata kelola pusat ke daerah berjalan lancar. 

Tidak cukup sampai disana, Tjahjo juga meminta untuk melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat guna membangun komunikasi dan koordinasi dalam melakukan deteksi dini. Mendagri mengatakan, sebagai TNI hendaknya lebih memperhatikan peran-peran strategisnya. 

“Bagi yang mengganggu kedaulatan negara, pancasila, UUD 1945, itu tidak hanya menjadi lawan TNI saja namun seluruh elemen bangsa dan negara,” ujar dia. Sejauh ini, TNI sebagai garis komando, selama lima tahun ini ikut andil dalam menyelesaikan infrastruktur dengan baik dan memperkuat perbatasan dan pertahanan negara Indonesia. 

"TNI sebagai pembuka jalan dalam pembangunan infrastruktur di perbatasan yang nantinya kementerian Pekerjaan Umum (PU) bisa masuk seperti di Kalimantan Utara, ini dilakukan dengan terpadu," ujar Tjahjo.

Kemendagri sebagai pihak yang mengkoordinasikan dalam pembangunan infrastruktur di perbatasan mulai dari sabang sampai merauke , sesuai target Presiden Jokowi dalam kurun waktu tiga tahun selesai. "Pelabuhan udara di daerah perbatasan itu sudah ada, yang dekat laut pelabuhannya juga sudah ada," ungkap Tjahjo. 

Hal ini menurut Tjahjo dilakukan guna mempersiapkan Indonesia untuk 100 tahun merdeka, setidaknya urusan yang berkaitan dengan papan, sandang, dan pangan ini selesai.(p/ab)